Sumut | NawawiNews.Com
Deli Serdang — Presiden Prabowo Subianto dikenal gigih mendorong percepatan pembangunan nasional hingga ke daerah. Namun, upaya itu justru diduga terhambat oleh kader partainya sendiri di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ketua DPC Gerindra Deli Serdang yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD, Zakky Shahri, bersama dua wakil ketua DPRD dari Partai NasDem dan Partai Golkar, disorot publik lantaran dinilai menghambat percepatan realisasi program prioritas Presiden yang terangkum dalam Asta Cita.
Salah satu program unggulan seperti Universal Health Coverage (UHC) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam batal terlaksana akibat belum disahkannya perubahan APBD tahun anggaran 2025, sebagaimana arahan Surat Edaran (SE) Mendagri No. 900.1.1640/SJ terkait penyesuaian RKPD dan PAPBD.
“Mohon maaf Presiden, program kerja Asta Cita harus terganjal oleh pimpinan partaimu sendiri di Deli Serdang beserta segelintir oknum DPRD lainnya,” demikian suara kecewa warga yang berharap penuh pada program pengobatan gratis tersebut.
Pimpinan DPRD Dinilai Tak Serius Jalankan Arahan Presiden
Sikap pimpinan DPRD yang dinilai mengabaikan instruksi pemerintah pusat memicu polemik tajam di kalangan masyarakat dan elit pemerintahan setempat.
Bupati Deli Serdang, H. Asri Luddin Tambunan, menyayangkan sikap legislatif yang dinilai menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mematuhi arahan Mendagri, sebagai representasi langsung dari Presiden.
“Saya patuh pada arahan Mendagri, sebab beliau pembantu Presiden. Kalau ada arahan seperti itu, ya langsung kita kerjakan. Tapi surat permohonan kami untuk paripurna KUA-PPAS terus dikembalikan oleh DPRD,” ujar Bupati kepada awak media.
Menurutnya, berbagai alasan yang digunakan oleh pimpinan DPRD hanya menunda-nunda dan berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat membutuhkan layanan dasar seperti kesehatan dan gizi.
Polemik Regulasi Jadi Dalih Penundaan
Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, berdalih bahwa SE Mendagri tidak memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibanding peraturan perundang-undangan, sehingga jika dipaksakan, justru dikhawatirkan menyalahi aturan.
“Kalau kami paksakan membahas KUA-PPAS sebelum RPJMD dibahas, itu bisa dianggap melanggar aturan. Bahkan bisa jadi SE itu dianggap ‘sesat’, karena tidak sesuai hirarki perundangan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Zul Amri, menambahkan bahwa pembahasan KUA-PPAS belum dapat dilakukan karena RPJMD belum disahkan, dan itu menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran.
“RPJMD rencananya baru dibahas Agustus 2025. Setelah itu barulah masuk pembahasan KUA-PPAS. Jadi bukan karena tidak mendukung, tapi kami berhati-hati agar tidak melanggar mekanisme formal,” jelas Zul Amri.
Gelombang Protes Muncul, Isu PAW Menguat
Sikap pimpinan DPRD ini memicu gejolak di masyarakat. Ribuan warga miskin yang selama ini bergantung pada program BPJS gratis terancam kehilangan akses layanan kesehatan.
Kamis siang (10/7/2025), kelompok massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi protes di gedung DPRD Deli Serdang.
Mereka menuntut agar DPRD segera membahas dan mengesahkan PAPBD sesuai arahan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan dengan perwakilan massa, sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi turut hadir, antara lain :
- Ketua Fraksi PDIP Antony Napitupulu,
- Ketua Fraksi Golkar Zul Amri, serta
- anggota dewan lainnya seperti Herti Sastra Br Munthe dan Gendro Judo Buwono.
Desakan masyarakat ini bahkan memunculkan wacana pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan DPRD yang dianggap tidak sejalan dengan program Presiden dan kepentingan rakyat.
Kebuntuan Politik Ancam Kesejahteraan Warga
Situasi panas antara eksekutif dan legislatif di Deli Serdang kini menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh dan pengamat politik menyayangkan dinamika ini justru terjadi di tengah upaya pemerintah pusat mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Seorang aktivis lokal menyebut, “Rakyat tidak peduli soal aturan teknis. Yang mereka butuhkan adalah pelayanan. Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya kredibilitas Presiden yang tercoreng, tapi masa depan ribuan keluarga miskin ikut terancam.”
Kini, bola panas berada di tangan DPP masing-masing partai. Mampukah mereka mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang dinilai membangkang arah kebijakan Presiden..?
Atau justru memilih membiarkan warga Deli Serdang menjadi korban tarik-ulur kepentingan politik.
_______
Red^
